Pecahnya Pakistan dan Terbentuknya Bangladesh

Negara Pakistan

Pakistan terletak di antara Afganistan di barat Laut dan India di Tenggara, Jam’mu dan Kashmir di Timur Laut meliputi provinsi Punjab, Sind, Baluchistan, dan Provinsi Barat Laut¹. Berdirinya Pakistan Pakistan, sebuah negara yang muncul diatas peta dunia pada tanggal 14 Agustus 1947, merupakan negara yang lahir dari aspirasi umat Islam India untuk mendirikan pemerintahan dimana mereka dapat hidup sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.

Sebelum merdeka Pakistan merupakan bagian dari negara India. Kemudian memisahkan diri dan membentuk negara nasionalnya sendiri yang berdasar pada agama Islam. Pakistan menjadikan Islam sebagai agama nasionalnya. Kemerdekaan Pakistan diperoleh dari perjuangan kaum muslim minoritas di India. Pakistan bisa menjadi sebuah negara besar karena cita-cita dan identitasnya, dan karena karena pemimpin-pemimpin generasi kemerdekaan Pakistan adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan situasi internal dan eksternal dalam perjuangan kemerdekaannya². Dapat dikatakan salah satu pemicu perpecahan India dan Pakistan adalah perbedaan agama. Di bawah Ali Zinah, Pakistan mengambil jalan sendiri memisahkan diri dari India karena merasa bahwa aspirasi politik umat Islam saat itu tak bisa disalurkan.

Pecahnya Pakistan

Pakistan memiliki dua wilayah yang secara geografis dan budaya berbeda, Wilayah tersebut adalah Pakistan Baratyang letaknya berada di ujung barat, dan Pakistan Timur yang letaknya berada di ujung timur. Kedua wilayah ini terpisah sejauh ribuan mil. Pakistan Timur sebelumnya disebut Benggala Timur, dan selanjutnya menjadi Pakistan Timur. Secara umum terlihat bahwa Pakistan Barat lebih dominan secara politik dan mengeksplotasi Timur secara ekonomi, menimbulkan banyak keluhan.³

Tahun 1950-an ketegangan timbul antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat yang menguasai kelompok militer dan pegawai sipil⁴. Perpecahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor Geografis

Ditinjau secara geografis letak antara Pakistan Barat dan Pakistran Timur sangat berjauhan dan jaraknya hingga ribuan mil. Sehingga Jalannya komunikasi antara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur sulit untuk dilakukan.

2. Faktor Politik

Setelah pembunuhan perdana menteri pertama Pakistan Liaquat Ali Khan tahun 1951, kekuataan politik mulai dipusatkan pada Presiden Pakistan, dan kadang-kadang militer. Pakistan Timur menyadari jika salah satu dari mereka, seperti Khawaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, atau Huseyn Shaheed Suhrawardy, terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan, dengan cepat mereka akan dijatuhkan oleh Pakistan Barat. Kediktatoran militer Ayub Khan (27 Oktober 1958 – 25 Maret 1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969 – 20 Desember 1971), yang keduanya berasal dari Pakistan Barat, hanya meningkatkan perasaan seperti itu.⁵

Keadaan demikian mendorong tampilnya seorang pemimpin dari partai Liga Awami yang mempunyai kesempatan baik untuk memenangkan pemilihan umum pada tahun 1970, namun kemenangan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena dengan kemenangan tersebut Partai Liga Awami menuntut kemerdekaan Pakistan Timur.⁶

3. Faktor Ketidakseimbangan Militer

Faktor penempatan militer yang tidak seimbang antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat disebabkan hanya divisi infanteri di Pakistan timur selain itu juga ketidakadilan pembagian biaya pengembangan militer untuk Perang India-Pakistan 1965 pemicu pecahnya Pakistan.⁷

4. Faktor Bahasa

Penggunaan bahasa “Urdu” bahasa nasional. Bahasa urdu merupakan bahasa yang digunakan oleh Pakistan barat⁸, sementara pakistan timur menggunkan bahasa Bengali.⁹

Dari beberapa faktor tersebut ada pula faktor latar belakang pembangunan ekonomi yang berbeda antara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur. Pada wilayah Pakistan Barat tak mungkin dapat mencukupi makanan untuk kebutuhan hidupnya, karena sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Namun di Peshawar dan Mardam ( dua distrik yang subur di provinsi itu ) terdapat berbagai bahan mentah untuk industri dan kemungkinan memperoleh tenaga listrik yang murah. Sebuah pabrik gula telah menghasilkan 6000 ton per tahun, yang lainnya di Mardam yang akan selesai dalam 1950 di harap akan menghasilkan 50,000 ton gula dalam 1 tahun sehingga diperkirakan Nort West Frontiener Province akan memenuhi sebagian besar dari kekurangan-kekurangan gula di Pakistan Barat. Banyak didirikan pabrik buah-buahan di dalm kaleng saat perang,namun sampai tahun 1951 pabrik-pabrik tersebut belum dapat bersaing dengan buah-buahan kaleng dari luar negeri.Dan banyak lagi yang dikembangkan di sana seperti wol yang biasanya di ekspor ke India namun sekarang diperlukan untuk pembuatan pakaian-pakaian pabrik tenun milik sendiri, kulit, kayu dan banyak lagi¹⁰ sehingga penduduk di Pakistan Barat dalam segi ekonomi telah banyak yang tercukupi dari industri-industri yang ada.

Namun Lain halnya dengan Pakistan Timur, karena terpisah ribuan mil dari Pakistan Barat, penduduk terlalu banyak dan tidak mempunyai industri sendiri, perdagangan pemerintahan dan perhubungan-perhubungannya di pusatkan di Culcutta India yaitu sebuah pelabuah besar di India. Karena banyak perbedaan seperti bahasa, pakaian dan cara hidupnya dengan Pakistan Barat, maka saat itu timbul desas desus keinginan untuk memisahkan diri dan memutuskan hubungan dengan Pakistan dan ingin bersatu kembali dengan Bengali Barat sebagai suatu wilayah di India.¹¹

Sehingga dari beberapa faktor-faktor tersebut sangat bulat tekat Pakistan Timur untuk memisahkan diri dari Pakistan.

Pakistan Timur Menjadi Bangladesh

Kekerasaan yang disebabkan oleh tentara Pakistan pada 25 Maret 1971, membuat marah orang Bengali. Dengan kemarahan tersebut, Sheikh Mujibur Rahman menandatangani deklarasi resmi yang berisi:

Hari ini, Bangladesh adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada Kamis malam, Angkatan Darat Pakistan Barat tiba-tiba menyerang barak polisi di Razarbagh dan markas EPR di Pilkhana, Dhaka. Banyak rakyat tak berdosa dan tak bersenjata dibunuh di kota Dhaka dan tempat lainnya di Bangladesh. Pecahnya kekerasan antara E.P.R. dan Polisi dalam satu tangan dan Angkatan Darat Pakistan di tangan lainnya, sedang terjadi. Rakyat Benggala bertempur melawan musuh dengan keberanian besar untuk kemerdekaan Bangladesh. Semoga Allah membantu kita bertempur untuk kebebasan. Joy Bangla.¹²

Sebelum tahun 1971, berada dalam kekuasan pakistan, yang telah terbagi menjadi dua yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Di waktu pembagian, aspek Pakistan yang menimbulkan perhatian besar sekali dan di antara peninjau-peninjau asing berpendapat bahwa kondisi Pakistan Timur lah yang sangat memprihatikan.¹² Sehingga Pakistan Timur memisahkan diri dan menjadi negara Bangladesh walaupun memlalui banyak pertumpahan darah dan perang saudara.

Dalam peristiwa perpecahan pakistan timur dan barat yang menyebabkan berdirinya negeri bangladesh yang merupakan wilayah palestina timur terdapat intervensi negara india yang memihak palestina timur dan mendukung untuk mendirikan negara sendiri. ¹³

Pada Tanggal 26 Maret 1971 secara resmi adalah Hari Kemerdekaan Bangladesh, dan nama Bangladesh digunakan untuk selanjutnya. Pada Juli 1971, Perdana Mentri India, Indira Gandhi secara terbuka menyebut bekas Pakistan Timur sebagai Bangladesh¹⁴.

Saat itu Syeikh Mujib bur Rachman yang diangkat sebagai presiden sekaligus kebangsaan negara Bangladesh. Lelaki yang dijuluki sebagai bapak kebangsaan Bangladesh banyak mengalami kepahitan di masa hidupnya. Dalam masa pemerintahannya Mujib bur rachman berusaha mengatasi berbagai tantangan seperti memberantas korupsi, mempeerbaiki perekonomian, memperbaiki taraf hidup negara Bangladesh dari kemiskinan, namun ternyata bukan itu saja yang harus diperbaharui. Kemelut dalam angkatan bersenjata ikut memperkeruh suasana. Mujib bur rachman tidak memasukan angkata bersenjata dalam pemerintahannya, melainkan hanya sebagai alat keamanan negara. Masalah pemerintahan ditangani oleh kelompok - kelompok sipil.

Dengan adanya perbedaan ini, angkatan bersenjata tidak puas, merasa dinomor duakan, sehingga menimbulkan kudeta. Presiden Mujib bur Rachman terbunuh beserta beberapa anggota keluarganya, empat tahun setelah merdeka.

Perkembangan Negara Bngladesh

Bangladesh sebuah negara yang memiliki sejarah yang panjang, pernah menjadi bagian dari India, menjadi bagian dari negara palestian dan akhirnya berdiri sendiri dengan nama negara bengladesh. Bangladesh diduduki oleh hampir 90 peratus rakyat beragama Islam dan menjadi negara kedua penganut Islam teramai. Tapi, sedihnya, Bangladesh juga tergolong dalam antara negara termiskin di dunia.¹⁵

http://iskandarberkasta-sudra.blogspot.com/2011/04/pecahnya-pakistan-dan-terbentuknya.html

d.Bangladesh
Pemeluk Islam Bangladesh mencapai 83% dari total jumlah penduduk. Islam masuk ke wilayah ini pada tahun 637 M. Sejak abad ke-11 Islam di kenal luas di Bangladesh. Mayoritas muslim Bangladesh beraliran Suni dengan mazhab Hanafi. Jumlah selebihnya adalah Syiah Ismailiyah.

http://romadhon-byar.blogspot.com/2012/03/perkembangan-islam-didunia.html#ixzz1ppLaLGtd

Gerakan Bahasa Bengali di Pakistan

Posted by Rifan Syambodo Categories: Label: Perang di Asia

Gerakan Bahasa Bengali, juga dikenal sebagai Gerakan Bahasa (bahasa Bengali: ভাষা আন্দোলন; Bhasha Andolon), adalah usaha politik di Pakistan Timur (kini Bangladesh) agar bahasa Bengali diakui sebagai bahasa resmi Pakistan. Pengakuan tersebut akan memperbolehkan bahasa Bengali digunakan dalam pemerintahan.

Ketika negara Pakistan dibentuk pada tahun 1947, dua wilayahnya, Pakistan Timur dan Pakistan Barat, berbeda secara budaya, geografis dan bahasa. Pada tahun 1948, pemerintah Pakistan menyatakan bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa resmi, mengakibatkan munculnya penentangan dari penduduk Pakistan Timur yang berbahasa Bengali. Pemerintah lalu melarang pertemuan dan reli publik sebagai akibat dari meningkatnya ketegangan sektarian dan rasa tidak puas. Mahasiswa Universitas Dhaka dan aktivis politik lainnya melancarkan aksi protes pada tanggal 21 Februari 1952. Aksi tersebut lalu mencapai klimaksnya ketika polisi membunuh para demonstran. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat. Setelah konflik selama bertahun-tahun, pemerintah pusat akhirnya memberikan status resmi kepada bahasa Bengali tahun 1956. Pada tahun 2000, UNESCO menyatakan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional untuk menghormati Gerakan Bahasa dan hak etno-linguistik semua bangsa di seluruh dunia.

Gerakan Bahasa merupakan salah satu faktor munculnya pergerakan nasional Bengali. Di Bangladesh, 21 Februari dirayakan sebagai Hari Gerakan Bahasa. Monumen Shaheed Minar didirikan di Dhaka untuk mengenang pergerakan ini.

Latar Belakang

Negara Pakistan dan Bangladesh merupakan bagian dari India pada masa kolonial Britania. Sejak pertengahan abad ke-19, bahasa Urdu telah diangkat sebagai lingua franca Muslim di India oleh pemimpin religius dan politik seperti Sir Khwaja Salimullah, Sir Syed Ahmed Khan, Nawab Viqar-ul-Mulk dan Maulvi Abdul Haq. Urdu merupakan bahasa Indo-Arya yang masuk kedalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa tersebut berkembang dibawah pengaruh bahasa Persia, Arab dan Turkik. Dengan aksara Persia-Arabiknya, bahasa Urdu dianggap sebagai elemen penting dalam budaya Muslim India; Hindi dan aksara Dewanagari dianggap sebagai bagian dari budaya Hindu.

Jajahan Britania di Asia Selatan merdeka pada tahun 1947 dan 1948, menjadi empat negara baru: India, Burma, Ceylon (kini Sri Lanka) dan Pakistan (saat itu meliputi Pakistan Timur, kini Bangladesh).

Sementara penggunaan bahasa Urdu berkembang diantara Muslim di India utara, Muslim di Benggala menuturkan bahasa Bengali. Bengali merupakan bahasa Indo-Arya Timur yang berkembang pada masa Renaissance Benggala. Pada akhir abad ke-19, aktivis sosial seperti feminis Muslim Roquia Sakhawat Hussain memilih untuk menulis dalam bahasa Bengali. Pendukung bahasa Bengali telah menentang bahasa Urdu sejak sebelum pemisahan India. Delegasi dari Benggala di Liga Muslim menolak gagasan untuk menjadikan Urdu sebagai lingua franca bagi Muslim di India.

Tahap Awal Pergerakan

Setelah pemisahan India tahun 1947, jumlah penduduk Pakistan Timur yang berbahasa Bengali mencapai 44 juta dari 69 juta penduduk Pakistan, namun pemerintahan dan militer Pakistan dikuasai oleh penduduk Pakistan Barat. Pada tahun 1947, sebuah pertemuan puncak di Karachi menghasilkan keputusan bahwa bahasa Urdu merupakan satu-satunya bahasa resmi. Oposisi dan penentangan segera muncul. Mahasiswa dari Dhaka melancarkan reli dibawah kepemimpinan Abul Kashem. Reli ini menetapkan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi Pakistan dan bahasa pengantar bagi pendidikan di Pakistan Timur, namun komisi pelayanan publik Pakistan menghapus penggunaan bahasa Bengali dari urusan resmi, serta dari mata uang dan perangko. Menteri pendidikan Fazlur Rahman juga membuat persiapan untuk menjadikan bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa resmi di Pakistan. Kemarahan publik menyebar, dan sejumlah besar mahasiswa Bengali bertemu di kampus Universitas Dhaka pada 8 Desember 1947 untuk meminta agar bahasa Bengali menjadi bahasa resmi. Untuk mengangkat aspirasi mereka, mahasiswa Bengali melancarkan berbagai prosesi dan reli di Dhaka.

Ahli-ahli bahasa Bengali mulai menyatakan argumentasi mereka. Ahli bahasa Muhammad Shahidullah menyatakan bahwa Urdu bukan bahasa asli Pakistan, dan menyatakan "Jika kita harus memilih bahasa resmi kedua, kita perlu mempertimbangkan bahasa Urdu." Penulis Abul Mansur Ahmed menyatakan jika Urdu menjadi bahasa negara, masyarakat yang berpendidikan di Pakistan Timur akan menjadi buta aksara dan tidak dapat memasuki posisi pemerintahan. Rastrabhasa Sangram Parishad, organisasi yang memilih bahasa Bengali sebagai bahasa resmi negara, dibentuk pada Desember 1947. Selanjutnya, anggota parlemen Shamsul Huq menyelenggarakan komite baru untuk mendorong bahasa Bengali sebagai bahasa resmi negara. Anggota majelis Dhirendranath Datta mengusulkan perundang-undangan di Majelis Konstituante Pakistan untuk memperbolehkan penggunaan bahasa Bengali dalam urusan resmi. Usulan Datta didukung oleh legislator Prem Hari Burman, Bhupendra Kumar Datta dan Sris Chandra Chattaopadhyaya dari Benggala Timur. Perdana menteri Liaquat Ali Khan dan Liga Muslim menyatakan usulan tersebut sebagai usaha untuk memecah penduduk Pakistan, sehingga perundang-undangan tersebut gagal.

Agitasi 1948

Mahasiswa Universitas Dhaka dan universitas lain melancarkan demonstrasi pada tanggal 11 Maret 1948 untuk menentang penghapusan bahasa Bengali dari penggunaan resmi, seperti koin, perangko dan ujian masuk angkatan laut. Pergerakan ini juga menyatakan kembali permintaan agar bahasa Bengali dinyatakan sebagai bahasa resmi Pakistan. Pemimpin politik seperti Shamsul Huq, Shawkat Ali, Kazi Golam Mahboob, Oli Ahad, Sheikh Mujibur Rahman, Abdul Wahed dan lainnya ditangkap selama reli ini. Pemimpin reli Mohammad Toaha dilarikan ke rumah sakit setelah mencoba mengambil senapan milik polisi.

Reli di wilayah Universitas Dhaka.

Pada siang hari, pertemuan diadakan untuk menentang kekerasan dan penangkapan oleh polisi. Kelompok mahasiswa yang bergerak menuju ke rumah kepala menteri Khawaja Nazimuddin dihentikan di depan Pengadilan Tinggi Dhaka. Reli ini lalu mengubah arahnya dan menuju ke bangunan Sekretariat. Polisi menyerang prosesi tersebut dan melukai beberapa mahasiswa dan pemimpin pergerakan seperti A. K. Fazlul Huq. Demonstrasi terus berlanjut dari 12 Maret hingga 15 Maret. Dalam keadaan tersebut, kepala menteri Nazimuddin menandatangani persetujuan dengan pemimpin kelompok mahasiswa mengenai hal dan kondisi tertentu, tanpa memenuhi tuntutan agar bahasa Bengali menjadi bahasa resmi negara.

Di tengah keresahan masyarakat, gubernur-jendral Pakistan Muhammad Ali Jinnah tiba di Dhaka pada 19 Maret 1948. Pada 21 Maret, ia mengklaim bahwa isu bahasa dibuat untuk memecah belah Muslim Pakistan. Jinnah juga menyatakan bahwa "Urdu, dan hanya Urdu" yang akan menjadi bahasa resmi Pakistan, serta mencap orang yang tidak setuju dengan pandangannya sebagai "Musuh Pakistan". Jinnah menyampaikan pidato yang sama di Universitas Dhaka pada 24 Maret. Sebelum Jinnah meninggalkan Dhaka pada 28 Maret, ia menyampaikan pidato di radio yang menegaskan kembali kebijakan "hanya Urdu"-nya.

Segera setelah itu, Komite Bahasa Benggala Timur, dikepalai oleh Maulana Akram Khan, dibentuk oleh pemerintah Benggala Timur untuk mempersiapkan laporan mengenai masalah bahasa. Komite ini menyelesaikan laporannya pada 6 Desember 1950, tetapi tidak dipublikasikan hingga tahun 1958. Pemerintah mengusulkan agar bahasa Bengali ditulis dalam aksara Arab, sebagai salah satu solusi untuk konflik bahasa ini.

Peristiwa 1952

Kontroversi bahasa kembali mencuat ketika penerus Jinnah, gubernur-jendral Khawaja Nazimuddin, mempertahankan kebijakan "hanya Urdu" pada pidatonya tanggal 27 Januari 1952. Pada 31 Januari, Shorbodolio Kendrio Rashtrobhasha Kormi Porishod dibentuk pada pertemuan di Universitas Dhaka. Usulan pemerintah pusat untuk menulis bahasa Bengali dalam aksara Arab ditentang dalam pertemuan tersebut. Komite tersebut lalu menyerukan diadakannya protes besar pada 21 Februari. Para mahasiswa berkumpul pada 4 Februari dan memperingatkan pemerintah untuk menarik usulan menulis bahasa Bengali dalam aksara Arab, dan tetap meminta pengakuan bahasa Bengali. Selama persiapan demonstrasi berlangsung, pemerintah menetapkan Section 144 di Dhaka yang melarang pertemuan yang dihadiri lebih dari empat orang.

Prosesi pada tanggal 4 Februari 1952 di Jalan Nawabpur, Dhaka.

21 Februari

Pada pukul sembilan pagi, mahasiswa mulai berkumpul di Universitas Dhaka. Wakil kanselir universitas dan pejabat lain turut hadir, sementara polisi mengepung kampus. Pada pukul 11:15, mahasiswa berkumpul di gerbang universitas dan mencoba menembus garis polisi. Polisi menembakan gas air mata terhadap gerbang untuk memperingatkan para mahasiswa. Sebagian mahasiswa melarikan diri ke Dhaka Medical College, sementara lainnya bergerak ke bangunan universitas. Wakil kanselir meminta polisi berhenti menembak dan memerintahkan mahasiswa untuk meninggalkan daerah universitas, namun polisi menangkap beberapa mahasiswa karena melanggar section 144. Marah, mahasiswa berkumpul di sekitar Majelis Legislatif Benggala Timur dan memblokir jalan legislator. Sementara sekelompok mahasiswa mencoba memasuki gedung, polisi mulai menembak dan menewaskan beberapa mahasiswa, termasuk Abdus Salam, Rafiq Uddin Ahmed, Abul Barkat dan Abdul Jabbar. Setelah berita pembunuhan menyebar, kekacauan meletus di seluruh kota. Toko, kantor dan transportasi umum ditutup. Enam legislator, termasuk Manoranjan Dhar, Boshontokumar Das, Shamsuddin Ahmed dan Dhirendranath Datta, meminta agar kepala menteri Nurul Amin mengunjungi mahasiswa yang terluka di rumah sakit dan agar sidang ditunda sebagai lambang duka cita. Tindakan ini didukung oleh beberapa anggota seperti Maulana Abdur Rashid Tarkabagish, Shorfuddin Ahmed, Shamsuddin Ahmed Khondokar dan Mosihuddin Ahmed, namun Nurul Amin menolak permintaan ini.

22 Februari

Kekacauan merebak di seluruh provinsi karena diadakannya prosesi-prosesi besar yang mengabaikan section 144. Lebih dari 30.000 orang berkumpul di Curzon Hall, Dhaka. Selama protes yang terus berlangsung, tindakan polisi telah mengakibatkan tewasnya empat orang. Hal ini mengakibatkan pekerja dari berbagai organisasi, termasuk bank dan stasiun radio, bergabung dengan prosesi. Demonstran membakar kantor berita yang pro-pemerintah, yaitu Jubilee Press dan Morning News. Polisi melakukan penembakan terhadap sebuah reli berkabung ketika melewati Jalan Nawabpur. Penembakan ini menewaskan beberapa orang, seperti Sofiur Rahman dan anak berusia sembilan tahun yang bernama Ohiullah.

Kekacauan Berlanjut

Pada malam 23 Februari, mahasiswa Dhaka Medical College melakukan pembangunan Shaheed Smritistombho, atau Monumen Martir. Selesai pada 24 Februari, monumen ini memiliki catatan yang berisi "Shaheed Smritistombho". Diresmikan oleh ayah dari aktivis Sofiur Rahman, monumen ini dihancurkan pada tanggal 26 Februari oleh polisi. Pada 25 Februari, pekerja industri di kota Narayanganj mengadakan demonstrasi. Demonstrasi berlanjut pada 29 Februari dan pihak yang terlibat mengalami pemukulan oleh polisi.

Pemerintah melakukan sensor terhadap laporan berita dan menyembunyikan data jumlah korban. Kebanyakan media pro-pemerintah menuduh orang Hindu dan komunis sebagai provokator kekacauan ini. Keluarga Abul Barkat dan Rafiq Uddin Ahmed mencoba menuntut polisi atas pembunuhan tersebut, namun tuntutan itu dihentikan oleh polisi. Laporan pemerintah tertanggal 8 April tentang insiden tersebut tidak menyebutkan justifikasi khusus untuk penembakan polisi terhadap mahasiswa. Ketika sidang konstituante diselenggarakan pada 14 April, proses sidang dihentikan oleh anggota Liga Muslim ketika legislator dari Benggala Timur mencoba mengangkat isu bahasa. Pada 16 April, Universitas Dhaka membuka kembali komite Shorbodolio Kendrio Rashtrobhasha Kormi Porishod. Komite tersebut mengadakan seminar pada 27 April di Bar Association Hall. Pada pertemuan tersebut, para delegasi meminta pemerintah untuk melepaskan tahanan, mengendurkan pembatasan kebebasan sipil dan menetapkan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi.

Peristiwa Setelah 1952

Shorbodolio Kendrio Rashtrobhasha Kormi Porishod, dengan dukungan dari Liga Awami, merayakan 21 Februari sebagai Shohid Dibosh (Hari Martir). Pada perayaan pertama, penduduk di seluruh Pakistan Timur mengenakan lencana hitam sebagai solidaritas bagi para korban. Kantor, bank dan institusi pendidikan ditutup. Kelompok mahasiswa membuat persetujuan dengan polisi untuk tetap menaati hukum. Lebih dari 100.000 orang berkumpul di pertemuan yang diadakan di Armanitola, Dhaka, tempat para pemimpin masyarakat menyerukan dilepaskannya Maulana Bhashani dan tahanan politik lainnya, namun politikus Pakistan Barat seperti Fazlur Rahman memicu ketegangan dengan menyatakan bahwa siapapun yang menginginkan bahasa Bengali menjadi bahasa resmi akan dianggap sebagai "musuh negara". Mahasiswa dan penduduk Bengali tidak menaati larangan untuk merayakan perayaan satu tahun demonstrasi. Demonstrasi pecah pada malam 21 Februari 1954, dengan berbagai hall di Universitas Dhaka menaikan bendera hitam sebagai lambang duka. Polisi menangkap beberapa mahasiswa dan demonstran lain, yang akhirnya dilepaskan.

Front Bersatu pada 1954

Ketegangan politik meningkat saat pemilihan majelis provinsial di Benggala Timur diadakan tahun 1954. Liga Muslim yang berkuasa beradu melawan koalisi Front Bersatu dalam pemilihan ini. Beberapa pemimpin dan aktivis Front Bersatu ditangkap. Pertemuan anggota parlemen dari Liga Muslim menghasilkan keputusan untuk memberikan status resmi kepada bahasa Bengali. Keputusan ini diikuti dengan gelombang ketidakpuasan karena kelompok etnis lain berusaha meminta pengakuan bahasa-bahasa regional lainnya. Pendukung bahasa Urdu seperti Maulvi Abdul Haq mengutuk usulan untuk menjadikan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi. Ia memimpin 100.000 orang untuk menentang keputusan Liga Muslim. Akibatnya, pelaksanaan gagal dan Front Bersatu berhasil memenangkan banyak kursi.

Kementrian Front Bersatu memerintahkan pendirikan Akademi Bangla untuk mengangkat, mengembangkan dan melestarikan bahasa, sastra dan warisan bahasa Bengali, namun kekuasaan Front Nasional hanya sementara, karena gubernur-jendral Ghulam Muhammad membatalkan pemerintahan dan mulai berkuasa sebagai gubernur pada 30 Mei 1954. Front Bersatu sekali lagi membentuk kementrian pada 6 Juni 1955 setelah rezim gubernur berakhir.

Setelah kembalinya kekuasaan Front Bersatu, perayaan 21 Februari 1956 untuk pertama kalinya diadakan dalam keadaan yang damai. Pemerintah mendukung proyek untuk mendirikan Shaheed Minar baru. Sesi sidang konstituen dihentikan selama lima menit untuk menyatakan duka cita terhadap mahasiswa yang tewas akibat penembakan oleh polisi. Reli besar diadakan oleh pemimpin Bengali, dan semua kantor dan bisnis ditutup.

Perubahan Konstitusi

Pada 7 Mei 1954, sidang konstituen, dengan dukungan Liga Muslim, memutuskan untuk memberikan status resmi kepada bahasa Bengali. Bahasa Bengali diakui sebagai bahasa resmi kedua Pakistan pada 29 Februari 1956, dan pasal 214(1) dalam konstitusi Pakistan diubah menjadi "Bahasa negara Pakistan adalah bahasa Urdu dan Bengali." Pemerintah militer yang dibentuk oleh Ayub Khan sempat mencoba untuk mengembalikan bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa resmi.

Warisan

Gerakan Bahasa telah memberikan pengaruh budaya yang besar terhadap masyarakat Bengali. Pergerakan ini telah memberikan ilham terhadap perkembangan bahasa, sastra dan budaya Bengali.

Shaheed Minar, atau Monumen Martir, terletak di dekat Dhaka Medical College.

21 Februari kini dirayakan sebagai Hari Gerakan Bahasa atau Shohid Dibosh (Hari Martir) di Bangladesh. Pameran Buku Ekushey diadakan setiap tahun untuk mengenang pergerakan ini. Ekushey Padak, salah satu penghargaan di Bangladesh, setiap tahun diberikan untuk mengenang pengorbanan pada Gerakan Bahasa. Lagu-lagu seperti Amar Bhaier Rokte Rangano, atau drama, karya seni dan puisi lainnya, memainkan peran penting dalam meningkatkan semangat rakyat selama pergerakan. Sejak peristiwa Februari 1952, puisi, lagu, novel, drama, film, kartun dan lukisan dibuat untuk merekam Gerakan Bahasa dari berbagai sudut pandang. Contoh penggambaran artistik yang terkenal adalah Bornomala, Amar Dukhini Bornomala dan February 1969 karya Shamsur Rahman, film Jibon Theke Neya karya Zahir Raihan, drama Kobor oleh Munier Chowdhury dan novel Ekushey February karya Raihan serta Artonaad karya Shawkat Osman. Bangladesh secara resmi mengirimkan usulan kepada UNESCO untuk menyatakan 21 Februari sebagai "Hari Bahasa Ibu Internasional". Usulan ini didukung pada konferensi UNESCO ke-30 tanggal 17 November 1999.

Dua tahun setelah monumen pertama dihancurkan oleh polisi, Shaheed Minar (Monumen Martir) yang baru didirikan pada tahun 1954 untuk mengenang demonstran yang kehilangan nyawanya. Monumen yang lebih besar didesain oleh arsitek Hamidur Rahman dan mulai dikerjakan pada tahun 1957 dengan dukungan dari Front Bersatu. Monumen ini diresmikan pada tanggal 21 Februari 1963 oleh ibu dari Abul Barkat, Hasina Begum. Tentara Pakistan menghancurkan monumen ini selama Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971, tetapi pemerintah Bangladesh membangunnya kembali pada tahun 1973.

Diluar Pakistan Timur, gerakan bahasa Bengali juga dilancarkan di negara bagian Assam, India. Pada 19 Mei 1961, 11 orang tewas ditembak oleh polisi di stasiun kereta api Silchar, Assam, ketika meminta pengakuan bahasa Bengali. Setelah itu, bahasa Bengali diberi status semi-resmi dalam tiga distrik dengan mayoritas penduduk Bengali di Assam.

Kritik

Selain dikatakan sebagai salah satu faktor meningkatnya nasionalisme di Pakistan Timur, Gerakan Bahasa juga meningkatkan kebencian antara Pakistan Barat dan Timur. Di Pakistan Barat, pergerakan ini dianggap sebagai perlawanan terhadap kepentingan nasional Pakistan. Penolakan kebijakan "hanya Urdu" dianggap sebagai pelanggaran terhadap budaya Persia-Arab Muslim dan ideologi Pakistan. Politikus Pakistan Barat menganggap bahwa Urdu merupakan hasil dari budaya Islam India, sementara bahasa Bengali merupakan bagian dari budaya Bengali yang terhindunisasi. Pada tahun 1967, Ayub Khan menyatakan, "Bengali Timur...masih berada dibawah budaya dan pengaruh Hindu yang cukup besar."

http://warofweekly.blogspot.com/2011/02/gerakan-bahasa-bengali-di-pakistan.html

Perang Kemerdekaan Bangladesh

Posted by Rifan Syambodo Categories: Label: Perang di Asia

Perang Kemerdekaan Bangladesh (Bengali: মুক্তিযুদ্ধ Muktijuddho), adalah konflik bersenjata antara Pakistan Barat (kini Pakistan) dan, Pakistan Timur (kini Bangladesh) dan India, yang menyebabkan didirikannya negara Bangladesh. Perang ini berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai 16 Desember 1971 dengan Pakistan Barat melancarkan operasi militer terhadap penduduk, pelajar dan personel bersenjata di Pakistan Timur untuk menghancurkan perlawanan mereka menuju kemerdekaan dari Pakistan. Bantuan India terhadap Mukti Bahini menyebabkan konflik bersenjata antara India dan Pakistan (Perang India-Pakistan 1971). Tentara militer India dan Mukti Bahini berhasil mengalahkan pasukan Pakistan Barat di Pakistan Timur. Setelah perang ini, Pakistan Timur merdeka sebagai negara yang kini disebut Bangladesh.

Latar Belakang

Pada Agustus 1947, pembagian India melahirkan negara baru yang disebut Pakistan. Pakistan terdiri dari wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Dalam negara Pakistan, terdapat dua wilayah yang secara geografis dan budaya terpisah, salah satunya berada di ujung barat sub benua India, sedangkan yang lainnya berada di ujung timur. Kedua wilayah ini terpisah oleh ribuan mil teritori India. Zona Barat umumnya (juga secara resmi) disebut Pakistan Barat, dan zona Timur (Bangladesh modern) disebut Benggala Timur, dan nantinya Pakistan Timur. Secara umum terlihat bahwa Pakistan Barat lebih dominan secara politik dan mengeksplotasi Timur secara ekonomi, menimbulkan banyak keluhan.

Pada tanggal 25 Maret 1971, meningkatnya ketidakpuasan politik dan nasionalisme budaya di Pakistan Timur menyebabkan dilakukannya operasi penekanan oleh pasukan Pakistan Barat yang brutal, yang disebut Operasi Searchlight. Kekerasan oleh tentara Pakistan Barat menyebabkan pernyataan kemerdekaan Pakistan Timur sebagai negara Bangladesh dan dimulainya perang saudara. Perang ini menyebabkan pengungsi (diperkirakan sekitar 10 juta penduduk) membanjiri provinsi timur India. Karena menghadapi krisis ekonomi dan kemanusiaan, India mulai membantu dan mengorganisir grup perlawanan Bangladesh yang disebut Mukti Bahini.

Keluhan Pakistan Timur

Eksploitasi Ekonomi

Pakistan Barat (terdiri dari empat provinsi: Punjab, Sindh, Balochistan dan Provinsi Perbatasan Barat Laut) mendominasi politik negara dan menerima lebih banyak dana daripada Timur yang lebih padat.

Tahun	Pengeluaran Pakistan Barat (dalam crore Rupee)	Pengeluaran Pakistan Timur (dalam crore Rupee)	Jumlah pengeluaran di Timur sebagai presentase Barat
1950–55	1.129	524	46,4
1955–60	1.655	524	31,7
1960–65	3.355	1.404	41,8
1965–70	5.195	2.141	41,2
Jumlah	11.334	4.593	40,5
Sumber: Laporan Juri Penasehat Rencana Lima Tahun ke-4 1970-75, Volume I, dipublikasikan oleh Komisi Perencanaan Pakistan (Referensi cepat: crore = 107, atau 10 juta)

Perbedaan Politik

Meskipun penduduk Pakistan Timur merupakan mayoritas, kekuatan politik dipegang kuat oleh Pakistan Barat, terutama Punjabi. Karena sistem representasi langsung berdasarkan populasi akan memusatkan kekuatan politik di Pakistan Timur, pendirian Pakistan Barat dilakukan dengan skema "Satu Kesatuan", dengan seluruh Pakistan Barat dianggap sebagai satu provinsi. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mengimbangi suara sayap Timur. Ironisnya, setelah Timur memisahkan diri untuk membentuk Bangladesh, provinsi Punjabi meminta dengan tegas bahwa politik di Pakistan Barat kini ditentukan dengan basis suara langsung, karena Punjabi berjumlah lebih banyak dari grup lainnya, seperti Sindhi, Pashtun, atau Baloch.

Setelah pembunuhan perdana menteri pertama Pakistan Liaquat Ali Khan tahun 1951, kekuataan politik mulai dipusatkan pada Presiden Pakistan, dan kadang-kadang militer. Pakistan Timur menyadari jika salah satu dari mereka, seperti Khawaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, atau Huseyn Shaheed Suhrawardy, terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan, dengan cepat mereka akan dijatuhkan oleh Pakistan Barat. Kediktatoran militer Ayub Khan (27 Oktober 1958 – 25 Maret 1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969 – 20 Desember 1971), yang keduanya berasal dari Pakistan Barat, hanya meningkatkan perasaan seperti itu.

Situasi mencapai klimaksnya ketika pada tahun 1970, Liga Awami, partai politik terbesar Pakistan Timur, dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman, memenangkan pemilihan umum. Partai ini memenangkan 167 dari 169 kursi yang terbagi untuk Pakistan Timur, dan demikian merupakan mayoritas dari 313 kursi Majelis Nasional. Hal ini memberikan Liga Awami hak konstitusi untuk membentuk pemerintahan. Namun, Zulfikar Ali Bhutto (seorang Sindhi), pemimpin Partai Rakyat Pakistan, menolak Rahman menjadi Perdana Menteri Pakistan. Ia mengusulkan agar terdapat dua Perdana Menteri, satu untuk tiap sayap. Usulan ini menimbulkan kemarahan di sayap timur. Bhutto juga menolak menerima Enam Poin Rahman. Pada 3 Maret 1971, kedua pemimpin dari dua sayap bersama dengan Presiden Jenderal Yahya Khan bertemu di Dhaka untuk menentukan nasib negara. Pembicaraan akhirnya gagal.

Pidato bersejarah Sheikh Mujibur Rahman pada tanggal 7 Maret 1971.

Pada 7 Maret 1971, Sheikh Mujibur Rahman berpidato di Lapangan Pacuan Kuda (kini disebut Suhrawardy Udyan). Dalam pidatonya, ia menyebutkan empat poin untuk mempertimbangkan pertemuan Majelis Nasional pada 25 Maret:

1. Dicabutnya darurat militer.

2. Ditariknya seluruh personel militer ke barak.

3. Penyelidikan kematian.

4. Penyerahan kekuasaan untuk wakil yang terpilih oleh rakyat sebelum pertemuan majelis nasional 25 Maret.

Ia meminta "rakyatnya" untuk mengubah setiap rumah menjadi bentang perlawanan. Ia menutup pidatonya dan mengatakan "Perlawanan kita untuk kebebasan kita. Perlawanan kita untuk kemerdekaan kita." Pidato ini dianggap sebagai hal utama yang menginspirasi negara untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Jenderal Tikka Khan dikirim ke Dhaka untuk menjadi Gubernur Benggala Timur. Hakim Pakistan Timur, seperti Justice Siddique, menolak untuk mengambil sumpahnya.

Antara 10 dan 13 Maret, Pakistan International Airlines membatalkan semua rute penerbangan internasional mereka karena secara darurat menerbangkan "Penumpang Pemerintahan" ke Dhaka. "Penumpang Pemerintahan" tersebut hampir semuanya merupakan tentara Pakistan yang mengenakan pakaian sipil. MV Swat, kapal dari Angkatan Laut Pakistan, membawa amunisi dan tentara, berlabuh di Pelabuhan Chittagong dan pekerja dan pelaut Benggala di pelabuhan menolak membongkar muatan kapal. East Pakistan Rifles menolak mematuhi komando untuk menyerang demonstran Benggala, memulai pemberontakan tentara Benggala.

Ketidakseimbangan Militer

Bengali kurang diwakili dalam militer Pakistan. Perwira yang berasal dari Bengali di sayap angkatan bersenjata yang berbeda hanya 5% dari seluruh pasukan pada tahun 1965; dari 5% tersebut, hanya sedikit yang berada pada posisi komando, dengan mayoritas bertugas dalam hal teknis dan administratif. Pakistan Barat percaya bahwa Bengali tidak seperkasa Pashtun dan Punjabi; pengertian "ras perkasa" dihilangkan dari Bengali. Lebih lagi, meskipun biaya pertahanan besar, Pakistan Timur tidak menerima keuntungan, seperti kontrak, pembelian dan pekerjaan pendukung militer. Perang India-Pakistan 1965 yang memperebutkan wilayah Kashmir juga menunjukan ketidakamanan militer Bengali, sebab hanya terdapat divisi infantri dibawah kekuatan dan 15 pesawat tempur tanpa bantuan tank yang berada di Pakistan Timur untuk melawan serangan-serangan India selama konflik.

Kontroversi Bahasa

Pada tahun 1948, Mohammad Ali Jinnah, Gubernur Jenderal pertama Pakistan, menyatakan di kota Dhaka bahwa "Urdu, dan hanya Urdu" yang akan menjadi bahasa resmi di seluruh Pakistan. Hal ini menjadi kontroversi besar, karena Urdu adalah bahasa yang hanya dituturkan di Barat oleh Muhajir dan di Timur oleh Bihari. Mayoritas grup di Pakistan Barat menuturkan bahasa Punjabi dan bahasa Sindhi, sementara bahasa Bengali dituturkan oleh mayoritas penduduk Pakistan Timur. Kontroversi bahasa akhirnya mencapai puncaknya ketika Pakistan Timur berevolusi. Beberapa mahasiswa dan penduduk kehilangan nyawa mereka dalam penumpasan oleh polisi pada tanggal 21 Februari 1952. Hari itu disebut sebagai Hari Martir Bahasa di Bangladesh dan Benggala Barat. Selanjutnya, dalam ingatan pembunuhan tahun 1952, UNESCO menyatakan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 1999.

Di Pakistan Barat, pergerakan ini dianggap sebagai pemberontakan terhadap Pakistan dan ideologi pendiri Pakistan, Teori Dua Negara. Politikus Pakistan Barat menganggap Urdu sebagai hasil karya budaya Islam India, seperti yang dikatakan Ayub Khan pada tahun 1967:

“ Benggala Timur... masih berada di bawah budaya dan pengaruh Hindu yang cukup besar. ”

Namun, jatuhnya korban menimbulkan perasaan pahit di antara Pakistan Timur, dan merupakan faktor utama dalam dorongan menuju kemerdekaan.

Respon Terhadap Siklon Bhola 1970

Siklon Bhola 1970 tiba di pantai Pakistan Timur pada sore tanggal 12 November, dalam waktu yang sama dengan air pasang lokal, menyebabkan kira-kira 300.000 sampai 500.000 orang tewas. Meskipun jumlah kematian langsung tidak diketahui, siklon ini dianggap sebagai siklon tropis paling mematikan. Satu minggu setelah siklon, Presiden Khan mengakui bahwa pemerintahannya "terpeleset" dan melakukan "kesalahan" dalam menangani usaha bantuan karena kurangnya pengertian mengenai besarnya bencana.

Jalur siklon Bhola.

Sebuah pernyataan dikeluarkan oleh sebelas pemimpin politik di Pakistan Timur sepuluh hari setelah siklon menimpa dan membebankan pemerintah dengan "kelalaian bruto, kelalaian tidak berperasaan dan kelalaian penuh". Mereka juga menuduh presiden memainkan ulasan berita. Pada 19 November, mahasiswa melakukan demonstrasi di Dhaka memprotes mengenai lambatnya respon pemerintah dan Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani memanggil 50.000 orang pada 24 November, sementara ia menuduh presiden tidak efisien dan meminta pengunduran dirinya sebagai presiden

Dengan konflik antara Pakistan Timur dan Barat berkembang pada bulan Maret, kantor dua organisasi pemerintahan di Dhaka yang secara langsung terlibat dalam usaha bantuan ditutup selama dua minggu, pertama oleh demonstrasi dan lalu oleh pelarangan bekerja di Pakistan Timur oleh Liga Awami. Dengan meningkatnya ketegangan, personel asing dievakuasi karena ketakutan akan kekerasan. Pekerja sosial terus bekerja di lapangan, tetapi rencana jangka panjang dibatasi. Konflik ini meluas menjadi Perang Kemerdekaan Bangladesh pada bulan Desember dan berakhir dengan didirikannya negara Bangladesh. Siklon Bhola 1970 merupakan peristiwa alam pertama yang menyebabkan terjadinya perang saudara.

Operasi Searchlight

Pengamanan militer oleh Angkatan Darat Pakistan — dinamai Operasi Searchlight — dimulai pada tanggal 25 Maret untuk mengendalikan gerakan nasionalis Benggala dengan menguasai kota utama pada 26 Maret, dan lalu menghabisi semua oposisi, politik ataupun militer, dalam waktu satu bulan. Sebelum dimulainya operasi, semua jurnalis asing secara sistematis dideportasi dari Pakistan Timur.

Fase utama Operasi Searchlight berakhir dengan jatuhnya kota utama terakhir Benggala pada pertengahan bulan Mei. Operasi ini juga memulai kekejaman di Bangladesh 1971. Pembunuhan sistematis tersebut membuat marah orang Bengali, yang menyebabkan penarikan pasukan dari Pakistan Timur pada tahun yang sama. Media internasional dan buku referensi mempublikasikan jumlah korban, dari 5.000–35.000 di Dhaka, dan 200.000–3.000.000 di seluruh Bangladesh.

Menurut Asia Times,

Pada pertemuan petinggi militer, Yahya Khan menyatakan: "Bunuh 3 juta dari mereka dan sisanya akan menyerah pada kita." Pada malam 25 Maret, Tentara Pakistan melancarkan Operasi Searchlight untuk menghancurkan perlawanan Benggala dengan anggota pelayanan militer Benggala dilucuti dan dibunuh, pelajar dan kaun cendekiawan secara sistematis dibunuh dan pria Benggala yang sehat dan tidak cacat dibawa dan ditembak.

Meskipun kekerasan terpusat di ibukota provinsi, Dhaka, proses pembunuhan etnis juga dilakukan di seluruh Bangladesh. Balai Universitas Dhaka menjadi sasaran. Satu-satunya balai Hindu — Balai Jagannath — dihancurkan oleh Angkatan Darat Pakistan, dan diperkirakan 600 hingga 700 orang tewas dibunuh. Tentara Pakistan membantah adanya pembunuhan di universitas, meskipun komisi Hamood-ur-Rehman di Pakistan menyatakan bahwa terlalu banyak tentara yang dikirim ke universitas. Fakta mengenai pembantaian di Balai Jagannath dan asrama pelajar Universitas Dhaka terdekat dikuatkan oleh video yang diam-diam direkan oleh Prof. Nurul Ullah dari Universitas Tekhnik Pakistan Timur, yang kediamannya secara langsung berseberangan dengan asrama pelajar.

Wilayah Hindu di seluruh Bangladesh mengalami pukulan keras. Pada tengah malam, Dhaka terbakar, terutama kota bagian timur yang didominasi oleh orang Hindu. Majalah Time melaporkan pada 2 Agustus 1971, "Warga beragama Hindu, yang merupakan 3/4 dari pengungsi dan mayoritas korban yang tewas, telah mendapat kemalangan besar dari kebencian militer Pakistan."

Sheikh Mujibur Rahman ditangkap oleh Tentara Pakistan. Yahya Khan menunjuk Brigadir Rahimuddin Khan (nantinya Jenderal) untuk memimpin pengadilan khusus Mujib dengan dua tuduhan. Pemimpin Liga Awami lainnya juga ditangkap, sementara sebagian melarikan diri dari Dhaka agar tidak ditangkap. Liga Awami dilarang oleh Jenderal Yahya Khan.

Deklarasi Kemerdekaan

Kekerasaan yang disebabkan oleh tentara Pakistan pada 25 Maret 1971, membuat marah orang Bengali. Dengan kemarahan tersebut, Sheikh Mujibur Rahman menandatangani deklarasi resmi yang berisi:

Hari ini, Bangladesh adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada Kamis malam, Angkatan Darat Pakistan Barat tiba-tiba menyerang barak polisi di Razarbagh dan markas EPR di Pilkhana, Dhaka. Banyak rakyat tak berdosa dan tak bersenjata dibunuh di kota Dhaka dan tempat lainnya di Bangladesh. Pecahnya kekerasan antara E.P.R. dan Polisi dalam satu tangan dan Angkatan Darat Pakistan di tangan lainnya, sedang terjadi. Rakyat Benggala bertempur melawan musuh dengan keberanian besar untuk kemerdekaan Bangladesh. Semoga Allah membantu kita bertempur untuk kebebasan. Joy Bangla.

Melalui pesan di radio, Sheikh Mujib juga mengajak rakyat untuk melawan tentara pendudukan. Mujib ditangkap pada tanggal 25-26 Maret 1971 sekitar pukul 1:30 pagi (menurut berita di Radio Pakistan tanggal 29 Maret 1971).

Telegram berisi deklarasi Sheikh Mujibur Rahman didapat oleh mahasiswa di Chittagong. Pesan tersebut diterjemahkan ke bahasa Bengali oleh Dr. Manjula Anwar. Para mahasiswa gagal untuk mendapat izin untuk menyiarkan pesan dari Stasiun Agrabad milik Radio Pakistan. Mereka menyebrangi Jembatan Kalurghat ke wilayah yang dikuasai oleh Resimen Bengal Timur dibawah Mayor Ziaur Rahman. Tentara Bengal menjaga stasiun ketika sedang mempersiapkan transmisi. Pada pukul 19:45 tanggal 27 Maret 1971, Mayor Ziaur Rahman menyiarkan pengumuman mengenai deklarasi deklarasi kemerdekaan atas nama Sheikh Mujibur yang berisi sebagai berikut:

Ini adalah Shadhin Bangla Betar Kendro. Saya, Mayor Ziaur Rahman, atas pengarahan sheikh Bangobondhu Mujibur Rahman, mendeklarasikan bahwa Republik Rakyat Bangladesh yang merdeka telah didirikan. Atas arahannya, saya telah mengambil komando sebagai Kepala Republik sementara. Atas nama Sheikh Mujibur Rahman, saya mengajak semua rakyat Bengal untuk bangkit melawan serangan Tentara Pakistan Barat. Kita akan bertempur sampai akhir untuk membebaskan Tanah Air kita. Atas kemuliaan Allah, kemenangan milik kita. Joy Bangla. Suara pengumuman Zia (wawancara - Belal Mohammed)

Kemampuan transmisi Stasiun Radio Kalurghat terbatas. Pesan ini dibawa oleh kapal Jepang di Teluk Benggala. Pesan ini lalu ditransmisikan kembali oleh Radio Australia dan nantinya oleh British Broadcasting Corporation.

M A Hannan, pemimpin Liga Awami dari Chittagong, dikatakan telah mengumumkan deklarasi kemerdekaan di radio pada tanggal 26 Maret 1971. Terdapat kontroversi mengenai deklarasi tersebut. Sumber BNP menyatakan bahwa deklarasi dinyatakan pada tanggal 26 Maret, dan tidak terdapat pesan berisi deklarasi kemerdekaan dari Mujibur Rahman. Sumber Pakistan, seperti Siddiq Salik dalam Witness to Surrender telah menulis bahwa ia mendengar mengenai pesan Mujibor Rahman di radio sementara Operasi Searchlight berlangsung, dan Mayor Jenderal Hakeem A. Qureshi di bukunya, The 1971 Indo-Pak War: A Soldier's Narrative, memberikan tanggal pidato Zia pada 27 Maret 1971.

26 Maret 1971 secara resmi adalah Hari Kemerdekaan Bangladesh, dan nama Bangladesh digunakan untuk selanjutnya. Pada Juli 1971, Perdana Mentri India, Indira Gandhi secara terbuka menyebut bekas Pakistan Timur sebagai Bangladesh. Beberapa orang Pakistan dan pejabat India terus menggunakan nama "Pakistan Timur" sampai 16 Desember 1971.

Perang Kemerdekaan

Maret - Juni

Awalnya, perlawanan dilakukan spontan dan tidak terorganisir, dan tidak diduga akan berlangsung lama. Namun, ketika Tentara Pakistan mengambil tindakan keras terhadap penduduk, perlawanan mulai meningkat. Keaktifan Mukti Bahini meningkat. Militer Pakistan berusaha menumpas mereka, tetapi jumlah tentara Bengal yang berkhianat ke "tentara Bangladesh" meningkat. Tentara Bangladesh tersebut pelan-pelan bergabung dengan Mukti Bahini dan mendukung persenjataan mereka dengan bantuan dari India. Pakistan merespon dengan mengirim dua divisi infantri dan mereorganisir tentara mereka. Mereka juga memanggil tentara paramiliter di Razakar, Al-Badr dan Al-Sham (yang kebanyakan merupakan anggota dari Jamaat-e-Islami dan grup Islamis lainnya), dan juga rakyat Bengal yang melawan kemerdekaan, dan Muslim Bihar yang menetap selama pembagian India. Pemerintahan Bangladesh dalam pembuangan didirikan pada 17 April di Mujib Nagar.

Selebaran dan pamflet memainkan peran penting dalam mengarahkan opini publik selama perang.

Juni - September

Komando tentara Bangladesh didirikan pada 11 Juli, dengan Kolonel M A G Osmani sebagai kepala komando, Letnan Kolonel Abdur Rab sebagai kepala Petugas Tentara dan Kapten A K Khandker sebagai Wakil Kepala Petugas Tentara dan kepala Angkatan Udara.

Sebelas sektor di Bangladesh.

Bangladesh terbagi menjadi Sebelas Sektor, dengan tiap sektor terdapat komandan yang dipilih dari perwira yang berkhianat dari tentara Pakistan untuk melakukan operasi gerilya dan melatih tentara. Kebanyakan dari kemah pelatihan terletak di dekat wilayah perbatasan dan beroperasi dengan bantuan India. Sektor ke-10 secara langsung dibawah Panglima Tertinggi dan termasuk Panglima Tertinggi Angkatan laut dan Panglima Tertinggi pasukan khusus. Maka tiga brigade (11 batalion) dibentuk untuk peperangan konvensional; sedangkan pasukan gerilya yang besar (diperkirakan 100.000) juga dilatih.

Operasi gerilya, yang berkurang selama fase pelatihan, diangkat setelah Agustus. Sektor ekonomi dan militer di Dhaka di serang. Kisah sukses utama adalah Operasi Jackpot, dengan komando angkatan laut mensabotase kapal Pakistan di Chittagong dengan ranjau pada 16 Agustus 1971. Pembalasan dendam Pakistan merenggut nyawa ribuan nyawa penduduk. Tentara India memberikan bantuan kepada Mukti Bahini melalui BSF. Mereka mengorganisir enam sektor untuk pemberian bantuan kepada tentara Bangladesh.

Oktober - Desember

Tentara Bangladesh menyerang pos perbatasan. 90 dari 370 pos perbatasan jatuh ke tangan tentara Bangladesh. Serangan gerilya diperkuat, namun pembalasan dendam Pakistan dan Razakar terhadap penduduk juga meningkat. Tentara Pakistan diperkuat dengan delapan batalion dari Pakistan Barat. Pejuang kemerdekaan Bangladesh bahkan berhasil merebut landasan terbang di Lalmonirhat dan Shalutikar untuk sementara waktu. Kedua landasan tersebut digunakan untuk menerima bantuan dan senjata dari India. Pakistan mengirim 5 batalion dari Pakistan Barat sebagai bantuan.

Kooperasi dengan India

Khawatir akan meningkatnya keterlibatan India, Angkatan Udara Pakistan melancarkan serangan terhadap India. Serangan ini dilakukan seperti Operasi Focus yang dilakukan oleh Angkatan Udara Israel selama Perang Enam Hari. Namun, rencana Pakistan untuk mencapai keberhasilan gagal dan dianggap sebagai agresi terhadap India. Perdana Menteri India, Indira Gandhi, menyatakan perang terhadap Pakistan dan mendukung Mukti Bahini. Ia memerintahkan mobilisasi tentara dan melancarkan invasi skala penuh. Hal ini menandai dimulainya Perang India-Pakistan tahun 1971.

Ilustrasi menunjukan pergerakan tentara dan satuan militer selama perang.

Tiga korps India terlibat dalam invasi Pakistan Timur. Mereka didukung oleh tiga brigade Mukti Bahini. Tentara ini lebih besar daripada tiga divisi tentara Pakistan. India dengan cepat mengacaukan negara, melewati benteng-benteng yang sangat dilindungi. Tentara Pakistan tidak dapat melakukan serangan balasan, karena mereka didistribusikan dalam satuan kecil di sekitar perbatasan untuk membalas serangan gerilya Mukti Bahini. Tidak dapat melindungi Dhaka, Pakistan menyerah pada 16 Desember 1971. Intelijen eksternal India, R.A.W., memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan logistik ke Mukti Bahini selama perang.

Respon Pakistan

Pakistan melancarkan beberapa serangan ke front barat India agar tentara India menjauh dari Pakistan Timur. Pakistan mencoba melawan dan meningkatkan moral dengan menggunakan Special Services Group dalam misi sabotase dan penyelamatan. Hal tersebut tidak dapat menghentikan serangan India, yang kecepatan dan kekuatannya terlalu besar untuk Pakistan.

Perang Laut dan Udara

Angkatan Udara India melakukan beberapa serangan terhadap Pakistan, dan dalam waktu satu minggu, India berhasil mendominasi udara Pakistan Timur. India mencapai keunggulan udara pada akhir minggu pertama dengan semua kontingen udara Pakistan di timur, PAF No.14 Squadron, jatuh karena serangan udara India di Tejgaon, Kurmitolla, Lal Munir Hat dan Shamsher Nagar. Sea Hawks dari INS Vikrant juga menyerang Chittagong, Barisal, Cox's Bazar, menghancurkan sayap timur Angkatan Laut Pakistan dan memblokade pelabuhan Pakistan Timur, sehingga memotong jalur tentara Pakistan untuk melarikan diri. Angkatan Laut Bangladesh (terdiri dari perwira dan pelaut yang berkhianat dari Pakistan) membantu India dalam peperangan laut, membantu melakukan serangan, terutama dalam Operasi Jackpot.

Menyerah dan Dampak

Letjen Pakistan A. A. K. Niazi menandatangani instrumen menyerah pada 16 Desember.

Pakistan menyerah kepada India dan Bangladesh pada tanggal 16 Desember 1971. Rakyat Bangladesh gembira akan pembebasan mereka. Bangladesh kini memerlukan pengakuan internasional, karena hanya sedikit negara yang mengakui Bangladesh. Bangladesh meminta pengakuan di PBB, tetapi Tiongkok memveto hal ini karena Pakistan adalah sekutu mereka. Amerika Serikat adalah salah satu dari negara terakhir yang mengakui Bangladesh. Untuk memperlancar transisi, pada tahun 1972, Persetujuan Simla ditandatangani antara India dan Pakistan. Persetujuan ini menyatakan bahwa Pakistan mengakui kemerdekaan Bangladesh dan sebaliknya tahanan perang Pakistan dilepaskan.

Untuk menunjukkan itikad baik, hampir 200 tentara Bengal yang dicari karena kejahatan perang diampuni India. Persetujuan ini juga mengembalikan lebih dari 13.000 km² wilayah yang dikuasai India di Pakistan Barat selama perang, meskipun India tetap menahan beberapa wilayah strategis; terutama Kargil (Kargil merupakan tempat terjadinya perang antara India dan Pakistan tahun 1999). Hal ini dilakukan sebagai sebuah langkah untuk mengangkat "perdamaian kekal" dan diakui oleh banyak pengamat sebagai tanda kedewasaan India. Namun, beberapa di India merasa bahwa traktat ini terlalu toleran terhadap Bhutto. Mereka menganggap bahwa demokrasi yang retak di Pakistan akan hancur jika persetujuan ini dirasa kejam oleh Pakistan.

Reaksi Pakistan barat terhadap Perang

Lepasnya Pakistan Timur merupakan sebuah hantaman bagi petinggi militer dan sipil. Tidak ada yang menduga bahwa Pakistan akan kalah dalam perang dan juga sangat marah karena menyerahnya tentara di Pakistan Timur. Kediktatoran Yahya Khan jatuh dan memberikan kesempatan kepada Bhutto untuk mendapatkan kekuasaan. Jenderal Niazi, yang menyerah bersama 93.000 tentara, diperlakukan dengan sinis setelah ia kembali ke Pakistan. Ia dihindari dan dianggap sebagai penghianat. Perang ini juga membuka kelemahan doktrin yang dinyatakan Pakistan bahwa "pertahanan Pakistan Timur bergantung pada Pakistan Barat". Pakistan juga gagal mengumpulkan dukungan internasional, dan bertempur sendiri dengan hanya Amerika Serikat yang menyediakan bantuan. Hal ini semakin menyakiti hati Pakistan yang telah menghadapi kekalahan.

Kegagalan segera mendorong diadakannya penyelidikan yang dikepalai oleh Hamdoor Rahman. Disebut Komisi Hamoodur Rahman, penyelidikan ini ditekan oleh Bhutto karena membuat militer terlihat buruk. Penyelidikan menunjukan banyak kegagalan dari kegagalan strategis hingga siasat. Penyelidikan ini juga mengutuk kekejaman dan kejahatan perang yang dilakukan. Penyelidikan ini mengkonfirmasi perampasan, pemerkosaan dan pembunuhan oleh tentara Pakistan dan menghitung jumlah warga Bangladesh yang tewas akibat kekejaman. Menurut sumber Bangladesh, 200.000 wanita diperkosa dan lebih dari 3 juta orang tewas, sementara Komisi Rahman melaporkan 26.000 orang tewas dan ratusan wanita diperkosa.

Kekejaman

Selama perang, terjadi pembunuhan dan kekejaman lainnya - termasuk pemindahan penduduk di Bangladesh (Pakistan Timur pada saat itu) dan pelanggaran hak asasi manusia - dilakukan oleh tentara Pakistan dengan dukungan dari milisi politik dan religius. Kekejaman ini dimulai dengan dilaksanakannya Operasi Searchlight tanggal 25 Maret 1971. Bangladesh mengklaim bahwa tiga juta orang tewas, sementara Komisi Hamoodur Rahman, grup investigasi resmi pemerintah Pakistan, menyatakan hanya sekitar 26.000 penduduk. Media dan buku referensi internasional dalam bahasa Inggris juga mempublikasikan perkiraan yang bervariasi dari 200.000 sampai 3.000.000 orang. Diperkirakan delapan sampai sepuluh juta orang melarikan diri ke India.

Banyak kaum intelektual Bangladesh yang dibunuh, kebanyakan oleh pasukan Al-Shams dan Al-Badr, atas instruksi tentara Pakistan. Hanya dua hari sebelum menyerah, tanggal 14 Desember 1971, tentara Pakistan dan milisi Razakar (pendukung lokal) membawa sekitar 100 sampai 300 dokter, profesor, penulis dan insinyur di Dhaka dan mengeksekusi mereka, meninggalkan mayat mereka dalam kuburan massal. Terdapat banyak kuburan massal di Bangladesh, dan masih terus ditemukan (seperti kuburan di sumur tua dekat masjid di Dhaka, ditemukan pada Agustus 1999). Malam pertama perang terhadap Bengal, yang didokumentasikan dalam telegram dari Konsulat Amerika Serikat di Dhaka kepada Departemen Negara Amerika Serikat, berisi pembunuhan terhadap mahasiswa di Universitas Dhaka dan penduduk lainnya.

Beberapa wanita disiksa, diperkosa dan dibunuh selama perang; jumlah korban pasti tidak diketahui. Sumber Bangladesh memperkirakan sekitar 200.000 wanita diperkosa, menyebabkan lahirnya ribuan bayi. Tentara Pakistan juga menyimpan beberapa wanita Bangladesh sebagai budak seks. Kebanyakan gadis ditangkap di Universitas Dhaka dan rumah pribadi. Terdapat beberapa kekerasan yang tidak hanya dilakukan dan disebabkan oleh tentara Pakistan, tetapi juga oleh nasionalis Bengal terhadap minoritas non-Bengal, terutama orang Bihari.

Pada 16 Desember 2002, Arsip Keamanan Nasional Universitas George Washington menerbitkan koleksi dokumen yang kebanyakan berisi komunikasi antara pejabat kedutaan besar Amerika Serikat dan United States Information Service di Dhaka dan India, dan pejabat di Washington DC. Dokumen tersebut menunjukan bahwa pejabat AS bekerja di institusi diplomatik di Bangladesh dan menggunakan istilah genosida selektif adan genosida untuk mendeskripsikan kejadian yang mereka ketahui pada saat itu. Genosida adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kejadian yang ada hampir di seluruh koran dan media utama di Bangladesh, meskipun di tempat lain, terutama di Pakistan, jumlah kematian, motif, jangkauan dan dampak tindakan tentara Pakistan masih diperdebatkan.

Reaksi Internasional

Amerika Serikat dan Uni Soviet

Amerika Serikat mendukung Pakistan baik secara politik maupun kebendaan. Presiden AS Richard Nixon membantah terlibat dalam perang ini, menyatakan bahwa keadaan tersebut merupakan masalah internal Pakistan. Namun ketika kekalahan Pakistan semakin terlihat, Nixon mengirim USS Enterprise ke Teluk Benggala, tindakan yang dianggap oleh India sebagai ancaman nuklir. Enterprise tiba pada tanggal 11 Desember 1971. Pada 6 Desember dan 13 Desember, Angkatan Laut Soviet mengirim dua grup kapal, dipersenjatai dengan senjata nuklir, dari Vladivostok; mereka mengikuti U.S. Task Force 74 di Samudra Hindia dari 18 Desember hingga 7 Januari 1972.

Pemerintahan Nixon memberikan bantuan kepada Presiden Pakistan Yahya Khan selama Perang Kemerdekaan Bangladesh.

Nixon dan Henry Kissinger takut akan ekspansi Soviet ke Asia Selatan dan Tenggara. Pakistan adalah sekutu dekat Republik Rakyat Cina. Nixon telah menegosiasikan pemulihan hubungan dan ia akan mengunjungi Tiongkok pada Februari 1972. Nixon takut bahwa invasi India ke Pakistan Barat akan berarti dominasi penuh Soviet terhadap wilayah tersebut, dan akan menggerogoti posisi global Amerika Serikat dan posisi regional Tiongkok. Untuk menunjukan Tiongkok bona fides Amerika Serikat sebagai sekutu, Nixon mengirimkan bantuan militer ke Pakistan dan mengirimkannya melalui Yordania dan Iran, yang juga mendorong Tiongkok meningkatkan bantuan bersenjatanya ke Pakistan. Pemerintahan Nixon juga mengacuhkan laporan aktivitas genosida tentara Pakistan di Pakistan Timur.

Uni Soviet bersimpati dengan Bangladesh, dan mendukung tentara India dan Mukti Bahini selama perang, menganggap bahwa kemerdekaan Bangladesh akan melemahkan posisi musuh Soviet - Amerika Serikat dan Tiongkok. Soviet memberi jaminan pada India bahwa jika konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Tiongkok berkembang, Uni Soviet akan memberikan tindakan balasan. Hal ini memperkuat traktat persahabatan India-Soviet yang ditandatangani pada Agustus 1971. Soviet juga mengirim kapal selam nuklir untuk menangkis ancaman USS Enterprise di Samudra Hindia.

Republik Rakyat Cina

Sebagai sekutu Pakistan, Republik Rakyat Cina gelisah dengan situasi di Pakistan Timur dan prospek India menginvasi Pakistan Barat dan Kashmir yang dikuasai Pakistan. Yakin bahwa serangan India akan terjadi, Nixon mendorong Tiongkok mememobilisasikan tentaranya di perbatasan Tiongkok dengan India untuk mencegah hal tersebut; Tiongkok tidak melakukannya. Namun, Tiongkok terus membantu Pakistan. Dipercaya jika Tiongkok bertindak melawan India untuk melindungi Pakistan Barat, Soviet akan melakukan tindakan militer terhadap Tiongkok. Seorang penulis Pakistan menspekulasikan bahwa Tiongkok memilih tidak menyerang India karena jalan di Himalaya tertutup salju pada bulan musim dingin November dan Desember.

Perserikatan Bangsa-bangsa

Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk pelanggaran hak asasi manusia, PBB gagal untuk menenangkan situasi politik sebelum dimulainya perang. Dewan Keamanan rapat pada tanggal 4 Desember untuk mendiskusikan situasi di Asia Selatan. Uni Soviet memveto resolusi dua kali. Setelah diskusi panjang pada tanggal 7 Desember, Dewan Keamanan dengan segera menetapkan resolusi utama yang meminta "gencatan senjata dan ditariknya pasukan." Amerika Serikat pada tanggal 12 Desember meminta Dewan Keamanan berkumpul kembali. Namun pada saat Dewan Keamanan berkumpul kembali dan menyelesaikan proposal, perang telah berakhir. Ketidakbecusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menghadapi krisis di Pakistan Timur telah menuai kritik.

http://warofweekly.blogspot.com/2011/02/perang-kemerdekaan-bangladesh.html

Hasina Pertahankan Islam Agama Negara Bangladesh

Top of Form

Bottom of Form

Kamis, 28 April 2011

Hidayatullah.com--Partai berkuasa Liga Awami ingin mempertahankan Islam sebagai agama negara, namun pada saat yang sama agama lain mendapatkan hak-hak yang sama. Demikian kata Perdana Menteri Syaikh Hasina.

Dalam kilas balik kebijakan yang diletakkan mendiang ayahnya, Syaikh Mujibur Rahman, yang membawa Bangladesh menjadi negara merdeka, Hasina mengatakan ia memilih untuk mempertahankan "Bismillah-Ar-Rahman-Ar-Rahim" di atas pembukaan konstitusi.

Pada tahun 1972 konstitusi Bangladesh menjadikan sekularisme sebagai salah satu pilarnya, yang kemudian disingkirkan setelah Mujibur Rahman dibunuh pada tahun 1975.

Bangladesh sekarang merupakan republik Islam dengan 90% penduduknya beragama Islam. Hindu menjadi bagian negara sekitar 9%, dan suku-suku asli menganut ajaran Budha. Ada pula warga yang menganut agama Kristen.

Kepada media usai melakukan pertemuan dengan parlemen selama dua jam (27/4), Hasina menyatakan bahwa partainya "tidak menentang Islam sebagai agama negara."

Putri Mujibur Rahman itu mengatakan bahwa konstitusi harus menjamin persamaan hak bagi penganut agama lain.

Hasina juga mengatakan, partainya menentang larangan pembentukan partai agama, namun menegaskan perlu adanya pembatasan atas mereka.

Kemunculan Hasina itu merupakan yang pertama di hadapan komite parlemen yang sedang mengkaji konstitusi terkait keputusan Mahkamah Agung yang mementahkan sejumlah amandemen.

http://www.hidayatullah.com/read/16690/28/04/2011/hasina-pertahankan-islam-agama-negara-bangladesh.html

Bangladesh Tetapkan Islam sebagai Agama Resmi Negara

Posted by editor on June 4, 2011 1 Comment

Bangladesh berusaha meninggalkan sekularisme dan akan mengadopsi Islam sebagai agama negara. Hal itu juga memungkinkan berfungsinya partai politik berbasis agama (Islam).

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, Selasa lalu menegaskan, pihaknya akan mempertahankan Islam sebagai agama negara, sekaligus mengubah ketentuan sekuler di konstitusi yang disusun ketika negara itu memperoleh kemerdekaan tahun 1971.

Bangladesh adalah sebuah negara mayoritas Muslim Sunni. Dengan jumlah penduduk 150 juta, Bangladesh merupakan negara termiskin di dunia dan negara ketiga terbesar di dunia Muslim setelah Indonesia dan Pakistan. Umat Hindu hanya 9 persen dari totak populasi, sisanya umat Buddha dan Kristen.

Kalangan sekuler di negara itu berpendapat, penduduk perdesaan dan perkotaan kelas menengah adalah Muslim moderat. Praktek keagamaan mereka sebagian besar beraliran sufi.

Ayah Hasina, Sheikh Mujibur Rahman, perdana menteri pertama dan pendiri negara itu, memasukan sekularisme dalam konstitusi yang diadopsi tahun 1972.

Para kritikus berpendapat, keputusan Hasina menjadikan Islam sebagai agama resmi negara bertentangan dengan keputusan pengadilan tertinggi Juli tahun lalu. Pengadilan meminta pemerintah untuk mengembalikan prinsip-prinsip sekularisme dalam konstitusi.

Hasina bergeming. Ia menegaskan ungkapan bahasa Arab “Bismillahir Rahmanir Rahim” akan tetap berada di atas pembukaan konstitusi.

http://ddhongkong.org/bangladesh-tetapkan-islam-sebagai-agama-resmi-negara/

Bangladesh Pertahankan Islam sebagai Agama Negara

Posted by editor on June 1, 2011 0 Comment

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, menyatakan dukungannya untuk mempertahankan Islam sebagai agama resmi negara. Pemerintah akan mempertahankan kalimat basmalah (Bismillahir Rohmanir Rohim) dalam pembukaan konstitusi.

Indo Asian News Service (IANS) melaporkan Selasa (31/5), Bangladesh merupakan negara Muslim ketiga terbesar di dunia –setelah Indonesia dan Pakistan– dengan populasi 148 juta penduduk yang hampir semuanya Muslim.

Negara memiliki sistem hukum sekuler, tetapi dalam hal yang berkaitan dengan warisan dan perkawinan Muslim mengikuti Syariah Islam.

Bangladesh menganut sistem sekuler pertama kali dalam konstitusi tahun 1972 yang disusun di bawah kepemimpinan ayah Hasina, Sheikh Mujibur Rahman.

Pemerintah berikutnya memasukkan ekspresi keagamaan dalam amandemen konstitusi dan menerbitkan serangkaian aturan antara tahun 1975 dan 1990.

Kini ada tuntutan konstitusi Bangladesh kembali ke tahun 1972 yang sekuler, namun Hasina mengatakan, kalimat basmalah akan tetap berada di atas pembukaan konstitusi.

Selain itu, terjemahan basmalah dalam bahasa Bangla akan ditambahkan. Tambahan lainnya, penegasan bahwa semua agama dapat dipraktikkan secara di negara tersebut.

http://ddhongkong.org/bangladesh-pertahankan-islam-sebagai-agama-negara/